You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Unjuk Rasa Bonek Diminta Tertib
photo Ilustrasi - Beritajakarta.id

Unjuk Rasa Bonek Diminta Tertib

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menyatakan tidak akan melarang pendukung klub sepak bola Persebaya Surabaya, Bonek berunjuk rasa di Ibukota. Namun, Bonek diminta untuk tertib saat berunjuk rasa agar tidak mengganggu aktivitas warga Jakarta.

Saya ingatkan bahwa mereka (Bonek) itu tamu ya di Jakarta. Harus bisa menjaga keamanan, ketertiban ya

"‎Saya ingatkan bahwa mereka (Bonek) itu tamu ya di Jakarta. Harus bisa menjaga keamanan, ketertiban ya. Kalau tidak begitu itu juga akan mengganggu kenyamanan warga Jakarta. Jadi ya tertib saja‎," kata Djarot di Balai Kota, Selasa (2/8).

Rencananya, para Bonek berunjuk rasa ke kantor Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Selasa (2/8) ini. Para Bonek menuntut agar PSSI menyertakan klub Persebaya ke kompetisi resmi nasional.

Djarot: Pencabutan KJP Bentuk Pelajaran

Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan selama bonek berunjuk rasa ke kantor PSSI, Djarot mengaku telah berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Dengan begitu, dirinya meyakini, massa yang akan berunjuk rasa lebih takut jika ingin melakukan aksi anarkis karena petugas telah berjaga di lokasi tersebut.

"Kami sudah koordinasi dengan pihak Polda, kalau bisa dilokalisir. Jangan kemudian mereka (Bonek) anarkis," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12546 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1386 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1375 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1324 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1031 personBudhi Firmansyah Surapati